Nomor 105 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 3, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,
Undang-Undang Desa (UU Nomor 6/2014) telah menciptakan terobosan besar dalam menata ulang relasi negara-desa melalui pemberian otonomi yang cukup luas kepada desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Namun, peluang politik ini pada dasarnya barulah merupakan kewenangan legal, yang realisasinya dihadapkan pada persoalan-persoalanBagaimana struktur penyusunan Perkades tentang Penjabaran APBDes Tahun 2023? Atau apa-apa saja muatan-muatan didalam Perkades ini? Dalam Perkades tentang Penjabaran APBDes, tentu saja merinci atau menjabarkan secara lebih detil apa yang ada dalam Perdes APBDes 2021.
The basis of this study was on the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation no. 1 Year 2016 About Village Asset Management in Bakung Village, Ogan Ilir Regency. The village asset management is divided into three aspects: management and planning of village assets, utilization and security of village assets, and the elimination Kewenangan Lokal Berskala Desa. b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksut dalam. huruf a. Perlu menetapkan peraturan desa Kewenangan Desa. Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala. Desa, di Desa Glanggang yang telah dibahas dan disepakati oleh. BPD bersama dengan Kepala Desa. Mengingat : 1. Berikut ini ulasannya! Secara garis besar ada 9 (sembilan) dokumen atau format dalam contoh draft rancangan peraturan desa ini : Naskah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes 2021. SK Persetujuan BPD. Berita Acara Dan Notulen Rapat. MOU/Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan Bersama. Daftar Hadir Rapat. Undangan Rapat/Sidang.